Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Percepat Pemberdayaan UMKM

JAKARTA-Banyaknya program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang disiapkan pemerintah pusat dinilai perlu diimbangi dengan komitmen kuat dari pemerintah daerah. Tanpa sinergi yang baik, berbagai program tersebut berpotensi menghadapi kendala dalam pelaksanaannya di lapangan.

Persoalan itu menjadi salah satu pembahasan dalam audiensi antara Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, dan Asosiasi IUMKM Akumandiri di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan, perhatian pemerintah terhadap pengembangan UMKM cukup besar. Arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memajukan UMKM juga didukung oleh berbagai kementerian, lembaga, dan badan usaha milik negara (BUMN).

Ia menyebut sedikitnya terdapat 17 kementerian dan lembaga serta BUMN yang memiliki program terkait pengembangan UMKM.

Namun demikian, menurut Helvi, keberadaan berbagai program tersebut belum cukup tanpa dukungan dan kemauan pemerintah daerah untuk menjalankannya.

“Kalau dari pemerintah pusat itu banyak program tersebar, persoalannya adalah political will pemdanya. Jadi kalau kita ingin merajut korporasi otomatis kita harus sudah menentukan tempatnya dan kita juga harus mengadakan kesepahaman dengan pemdanya,” kata Helvi.

Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam menjalankan program pemberdayaan UMKM. Hal itu juga berlaku bagi program yang akan dikembangkan bersama Kementerian PPPA, terutama dalam menjangkau dan memberdayakan pelaku UMKM perempuan.

Wakil Menteri PPPA Veronica Tan juga menyoroti pentingnya memperbaiki komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Veronica, sinergi lintas kementerian dan lembaga diperlukan untuk mengetahui kebutuhan nyata para pelaku usaha. Data yang tersedia harus dapat digunakan untuk menemukan kesenjangan serta menentukan bentuk bantuan dan pemberdayaan yang tepat.

“Dalam kabinet merah putih ini kita harus banyak sinergi, terutama sinergi antara kementerian, UMKM, ekonomi kreatif, mungkin kita PPPA sebagai pelaku usahanya. Apa kemudian missing gap-nya, apa yang dibutuhkan? Nah di situ kita ada datanya. Tapi balik lagi itu bisa piloting harus dengan pemda,” ujar Veronica.

Ia mendorong agar program pemberdayaan tersebut dapat diuji melalui program percontohan atau pilot project bersama pemerintah daerah. Salah satu daerah yang diusulkan adalah DKI Jakarta.

Program percontohan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk membangun pola pemberdayaan UMKM yang lebih terukur. Dari pelaksanaan di daerah, pemerintah dapat mengetahui kebutuhan pelaku usaha sekaligus mengevaluasi program sebelum diterapkan secara lebih luas.

Dalam audiensi tersebut, Asosiasi IUMKM Akumandiri turut menyampaikan pengalaman mereka dalam mendampingi pelaku usaha.

Ketua Asosiasi IUMKM Akumandiri, Hermawati Setyorinny, mengatakan organisasinya telah aktif selama sekitar 10 tahun dalam pemberdayaan UMKM. Saat ini, Akumandiri memiliki sekitar 500 ribu anggota yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Hermawati yang akrab disapa Rinny mengatakan, pihaknya selama ini telah membuka berbagai akses pemberdayaan bagi anggotanya, termasuk melalui kerja sama dengan bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara.

Namun, ia mengakui masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi kesulitan dalam mengakses program-program pemerintah.

“Kita sudah menjalankan akses pemberdayaan resmi dengan bank Himbara. Kita paham sekali banyak akses dari pemerintah yang pelaku UMKM sulit masuk. Program pemerintah bagus, nawaitu-nya bagus, namun implementasinya di lapangan yang tidak seragam,” kata Rinny.

Masalah akses dan perbedaan pelaksanaan program di berbagai daerah menjadi salah satu tantangan yang perlu dibenahi bersama.

Dalam pertemuan tersebut, Kementerian UMKM juga memperkenalkan platform Sapa UMKM. Platform digital itu disiapkan sebagai sarana pendataan pelaku UMKM sekaligus menjadi pintu akses terhadap berbagai program dan layanan pemerintah.

Penataan data melalui teknologi digital tersebut mendapat respons positif dari Akumandiri. Organisasi itu berharap para pelaku UMKM, khususnya anggota mereka, dapat memanfaatkan platform tersebut untuk memperoleh informasi dan akses yang lebih mudah terhadap program pemberdayaan.

Pertemuan antara pemerintah dan organisasi pelaku UMKM itu berlangsung dalam suasana dialogis. Selain membahas berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha, pertemuan tersebut juga menjadi upaya untuk menyatukan langkah dalam memperkuat ekosistem UMKM.

Hermawati Setyorinny dalam audiensi tersebut turut didampingi Ketua Bidang Diklat, Pembinaan dan Pengembangan UMK Yunita, Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik Aditya Nugraha, Ketua Bidang Kerja Sama Usaha, Antar Lembaga dan Kemitraan Husriani, serta Ketua DPW Akumandiri Provinsi Jawa Barat Reza Rizky Darmawan.

Ke depan, pemerintah berharap penguatan kerja sama antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, organisasi UMKM, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membuat program pemberdayaan berjalan lebih terarah dan merata.

Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan banyak program, tetapi juga memastikan setiap program benar-benar dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh para pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia.